Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Zonasi Pendidikan Segera Diterbitkan

Posted on

infogtk.org – Sahabat Info GTK tahukah anda mengenai informasi terbaru bagi Bapak/Ibu guru Indonesia terkait dengan Perpres Zonasi Guru Segera Diterbitkan Landasan Zonasi Pendidikan. Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Zonasi Pendidikan yang akan admin informasikan dalam pembahasan kali ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Percepatan Peningkatan Akses Dan Pemerataan Mutu Pendidikan Melalui Kebijakan Zonasi Pendidikan sudah mulai dicanangkan oleh pemerintah.

Beberapa landasan Sistem zonasi Pendidikan di Indonesia dijelaskan oleh kemendikbud. yaitu Landasan Filosofi, Landasan Yuridis, Dan Sosiologis. Sistem Zonasi pendidikan sebagai kebijakan untuk peningkatan perluasan Akses dan trigger upaya pemerintah dalam pemerataan mutu dibidang pendidikan.

Adapun berikut adalah beberapa tujuan Pemanfaatan Zonasi Pendidikan menurut kemendikbud :

  1. Mendekatkan anak dengan Sekolah sehingga mendukung program PPK (Perpres 87/2017), Mengoptimalkan tri pusat pendidikan dalam tata kelola pendidikan
  2. Menghilangkan label sekolah favorit dan unggulan dan menjadikan kondisi sekolah menjadi lebih heterogen
  3. Menemukan lebih dini anak putus sekolah agar kembali bersekolah agar terwujud wajib belajar 12 tahun
  4. Mendukung pemenuhan SPM oleh Pemda

Untuk lebih jelasnya silahkan download mengenai landasan Kemendikbud dalam mempercepat sistem Zonasi Pendidikan di Indonesia yang dapat diunduh Disini


Seperti dilansir dari kemendikbud.go.id, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengusulkan agar kebijakan zonasi pendidikan dapat segera diatur ke dalam Peraturan Presiden (Perpres). Peningkatan aturan ini dimaksudkan untuk menghadirkan sinergi pembangunan pendidikan baik yang berada diwilayah pusat maupun di daerah.

Untuk rotasi guru harus berdasarkan zona. Pembangunan sarana prasarana berdasarkan kebutuhan per zonanya. Jadi, selama ini kita belum bisa petakan hal tersebut secara mendetail. Dengan sistem zonasi ini diharapkan akan mnjadi lebih mudah dalam mengetahui permasalahan dan menyelesaikannya,“disampaikan Chatarina Muliana Girsang, Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Staf Ahli Mendikbud) bidang Regulasi pada Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (1/7/2019).”

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Landasan sosiologis yang menjadi dasar penerapan kebijakan zonasi diantaranya antara lain adalah adanya fakta ketimpangan atau kesenjangan pendidikan antar tiap daerah. Kemudian belum meratanya kualitas dan kuantitas sekolah, khususnya dalam hal sarana prasarana dan tenapa pendidik/guru. Dan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap akses serta layanan pendidikan sebagai layanan dasar yang wajib diberikan kepada semua warga negara.

“Sekolah negeri yang relatif murah lebih banyak dinikmati oleh anak dari keluarga mampu. Sementara banyak anak dari keluarga tidak mampu terancam putus sekolah. Angka putus sekolah kita masih cukup tinggi, ini tidak boleh dibiarkan terus menerus,” jelas Staf Ahli bidang Regulasi.

Akhmad Syadzili Fadhli
Operator Dapodik Sekolah di SD Negeri Periuk 5 Kota Tangerang | Berbagi Informasi Melalui Wadah infogtk.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *